GenPI.co - Danantara dipastikan tidak kebal hukum dan dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani.
"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan, Senin (24/2).
Rosan membeberkan Danatara bisa diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN pada program kewajiban layanan publik (PSO).
"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," papar Rosan.
Rosan mengungkapkan Danantara menjadi badan yang paling banyak diawasi.
"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," papar Rosan.
Di sisi lain, Danantara diklaim memiliki sistem pengawasan berlapis.
"Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," tutur Rosan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dalam acara peresmian ini, Presiden Prabowo didampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam struktur organisasi Danantara, Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer).
Saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Dia didukung Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang mengatur holding operasional.
Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.
Di struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News