GenPI.co - Nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun.
Hal ini dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun.
Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil, dikutip Senin (4/11).
Bahlil menemukan potensi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran ini dari berbagai laporan PLN, Pertamina dan BPH Migas.
“Nah, kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu kami melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” papar dia.
Bahlil mengungkapkan pemerintah menyediakan subsidi dengan tujuan untuk disalurkan kepada warga negara yang berhak.
“Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” tutur dia.
Maka dari itu, Bahlim mengaku diminta Presiden Prabowo membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
Tim ini akan mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah.
Salah satunya adalah memberikan subsidi tersebut melalui bantuan langsung tunai (BLT).
“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah agar kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat,” imbuh Bahlil.
Solusi lainnya adalah kombinasi kebijakan, sebagian tetap melalui skema subsidi seperti sekarang dan sebagian yang lain melalui BLT.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News