GenPI.co - Pejabat tinggi pemerintahan Joe Biden pada hari Kamis membahas masa depan kecerdasan buatan dalam sebuah pertemuan dengan sekelompok eksekutif dari OpenAI, Nvidia, Microsoft, dan perusahaan lain.
Dilansir AP News, fokusnya adalah membangun pusat data di Amerika Serikat dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi tersebut.
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada wartawan pada jumpa pers harian bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada peningkatan kolaborasi publik-swasta dan kebutuhan tenaga kerja serta perizinan industri.
Kekuatan komputer untuk sektor tersebut kemungkinan akan bergantung pada akses listrik yang andal, sehingga perusahaan utilitas Exelon dan AES juga menjadi bagian dari pertemuan tersebut untuk membahas kebutuhan jaringan listrik.
Kemunculan AI mengandung gabungan antara harapan dan bahaya: Teks, gambar, audio, dan video yang dihasilkan secara otomatis dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menggantikan beberapa pekerja.
AI juga dapat berfungsi sebagai alat keamanan nasional dan ancaman yang harus diwaspadai.
Presiden Joe Biden Oktober lalu menandatangani perintah eksekutif untuk menangani pengembangan teknologi, berupaya menetapkan perlindungan melalui langkah-langkah seperti pemberian tanda air pada konten AI dan menangani masalah hak konsumen.
Yang menghadiri rapat pemerintahan tersebut antara lain kepala staf Gedung Putih Jeff Zients, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Lael Brainard, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, wakil kepala staf Bruce Reed, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan Menteri Energi Jennifer Granholm.
CEO Nvidia Jensen Huang, CEO OpenAI Sam Altman, Presiden dan Chief Investment Officer Alphabet Ruth Porat, Chief Operating Officer Meta Javier Olivan, dan Presiden dan Wakil Ketua Microsoft Brad Smith termasuk di antara para hadirin perusahaan.
Matt Garman, CEO AWS, anak perusahaan Amazon, juga hadir.
Perusahaan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para peserta membahas tentang modernisasi jaringan utilitas nasional, percepatan perizinan untuk proyek-proyek baru, dan memastikan bahwa proyek-proyek energi bebas karbon terintegrasi ke dalam jaringan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News