GenPI.co - Realisasi belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dioptimalkan untuk sektor pendidikan dan perlindungan sosial (perlinsos).
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait realisasi APBN.
“Prioritas belanja pendidikan diberikan kepada penyaluran Bantuan Operasi Perguruan Tinggi atau BOPTS. Di bidang perlindungan sosial, belanja diprioritaskan untuk menyalurkan kartu sembako Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan Kartu Prakerja,” kata dia, dikutip Rabu (21/8).
Menkeu menuturkan anggaran belanja di sektor pendidikan juga dipakai pada Program Indonesia Pintar yang diberikan untuk 18,1 juta siswa serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 916.827 mahasiswa.
Anggaran ini juga digunakan untuk menyalurkan tunjangan profesi bagi 2,2 juta guru non-PNS, tunjangan khusus insentif bagi 348,9 ribu guru dan kepala sekolah non-PNS.
“Tentu yang PNS sudah masuk seluruhnya dalam belanja pegawai,” imbuh Sri Mulyani.
Di sisi lain, anggaran di bidang perlindungan sosial dipakai untuk menyalurkan BLT El Nino bagi 18,8 juta keluarga.
Anggaran ini juga digunakan untuk program Kartu Prakerja bagi 1,1 juta peserta.
Selain itu, realisasi belanja APBN 2023 juga dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan.
“Pemerintah menunjukkan perhatian khusus terhadap sektor ketahanan pangan,” ungkap dia.
Dalam hal ini, pemerintah mendukung petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Dukungan ini berupa penyaluran subsidi pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga terjangkau serta program bantuan langsung benih unggul (BLBU).(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News