GenPI.co - Partai Komunis yang berkuasa di China merilis peta jalan setebal 50 halaman yang membahas tantangan jangka panjang yang dihadapi ekonomi terbesar kedua di dunia.
Dilansir AP News, sementara bank sentral memangkas suku bunga utama pada hari Senin dalam langkah mengejutkan untuk menyegarkan sektor properti yang sedang berjuang.
Tindakan yang dilakukan oleh Bank Rakyat China merupakan penyesuaian jangka pendek.
Hal itu tampaknya menandakan pengakuan bahwa perekonomian membutuhkan bantuan segera untuk melengkapi ambisi partai yang lebih luas dalam mengikuti visi pemimpin Xi Jinping untuk mengubah China menjadi "ekonomi pasar sosialis berstandar tinggi dalam segala hal" pada tahun 2035.
"Jika kita ingin membuat terobosan baru dalam memajukan modernisasi China dalam perjalanan baru di era baru, kita harus terus mengandalkan reformasi dan keterbukaan," kata Xi dalam penjelasan tertulis.
Secara keseluruhan, garis besar reformasi tersebut sejalan dengan ambisi lama partai yang berkuasa untuk memperkuat status China sebagai negara maju dalam bidang teknologi dan ekonomi.
Sekaligus mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomiannya, yang tumbuh pada laju tahunan yang lebih lambat dari perkiraan, yakni 4,7% pada kuartal terakhir, turun dari 5,3% pada Januari-Maret.
Rencana terbaru partai tersebut, sepanjang 50 halaman dalam bahasa Inggris, berisi lebih dari 300 reformasi termasuk janji untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti pensiun dan perawatan kesehatan, meningkatkan keuangan pemerintah daerah dan melindungi hak milik pribadi.
Perjanjian ini menjanjikan "lingkungan bisnis kelas satu" yang akan melindungi hak dan kepentingan investor asing dan membuat orang-orang dari tempat lain lebih nyaman untuk tinggal di China.
Perjanjian ini juga menjanjikan akses pasar yang setara dan dukungan bagi perusahaan swasta dan perusahaan milik negara serta "koordinasi internasional" yang lebih baik terhadap kebijakan ekonomi.
Namun reformasi tersebut juga memberikan prioritas lebih tinggi pada keamanan nasional, kata Xi.
Hal itu mungkin akan menjadi masalah bagi perusahaan asing yang beroperasi di China yang mengatakan bahwa definisi yang semakin luas tentang apa yang dapat memengaruhi keamanan nasional menimbulkan risiko serius bagi operasi dan karyawan mereka. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News