Nigeria Dapat Pinjaman Bank Dunia Senilai USD 2,25 Miliar untuk Reformasi Ekonomi

GenPI.co - Bank Dunia telah menyetujui pinjaman sebesar USD 2,25 miliar kepada Nigeria untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung reformasi ekonomi yang telah berkontribusi terhadap krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa tahun di negara terpadat di Afrika.

Dilansir AP News, Bank Dunia pada Kamis malam mengatakan bahwa sebagian besar pinjaman sebesar USD 1,5 miliar akan membantu melindungi jutaan orang yang menghadapi kemiskinan yang makin meningkat sejak setahun yang lalu ketika Presiden Bola Tinubu berkuasa.

Sisanya sebesar USD 750 juta akan mendukung reformasi perpajakan dan pendapatan serta menjaga pendapatan minyak yang terancam oleh terbatasnya produksi yang disebabkan oleh pencurian kronis.

BACA JUGA:  PBB Sebut Lebih dari 1 Juta Orang di Gaza Bakal Menderita Tingkat Kelaparan Tertinggi

Reformasi ekonomi yang dilakukan Presiden Tinubu, termasuk mengakhiri subsidi bahan bakar yang sudah berlangsung selama puluhan tahun namun mahal dan menyatukan berbagai nilai tukar, telah mengakibatkan melonjaknya inflasi yang mencapai angka tertinggi dalam 28 tahun.

Di bawah tekanan yang semakin besar dari warga dan pekerja yang memprotes kesulitan tersebut, pemerintah Tinubu mengatakan pada bulan Mei bahwa mereka sedang mencari pinjaman untuk mendukung rencana ekonomi jangka panjangnya.

BACA JUGA:  Spanyol Ajukan Permohonan di Pengadilan Tinggi PBB Soal Israel Melakukan Genosida

Mohamed Malick Fall, koordinator kemanusiaan PBB di Nigeria, mengatakan pada konferensi pers PBB di New York bahwa sekitar USD 800 juta akan digunakan untuk program bantuan tunai yang akan memungkinkan jumlah rumah tangga yang mendapat manfaat dari dukungan sosial meningkat dari 3 juta menjadi 15 juta.

Hal ini akan membantu meringankan penderitaan yang ada dan dapat berdampak pada 70 juta orang, mengingat setiap rumah tangga memiliki lima hingga tujuh orang, katanya.

BACA JUGA:  PBB Kecam Iran karena Gagal Bekerja Sama dengan Dewan Pengawas Nuklir

Fall mengatakan pemerintah telah mengalokasikan sekitar USD 450 juta ke dalam skema perlindungan sosial dan untuk mempertahankan jaring pengaman sosial dalam jangka panjang.

PBB menyarankan mereka untuk mengembangkan program investasi berkelanjutan yang tidak bergantung pada bantuan asing sebagai bagian dari program tersebut. (*)