Terkait Kerja Sama dengan Malaysia, Menteri Bahlil Didukung Pengamat

10 Juni 2023 15:20

GenPI.co - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat dukungan dari pengamat terkait kerja sama dengan Malaysia.

Rosdiana Sijabat selaku pengamat ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya menilai, kolaborasi dengan Malaysia akan berdampak kepada penguatan daya saing Indonesia di kancah global.

Terutama bila kerja sama tersebut terjalin pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai solusi energi masa depan dan hilirisasi yang memberikan nilai tambah.

BACA JUGA:  Manuver Kilat Bahlil soal Investor Arab Saudi Dipuji Pengamat

“Kerja sama ekonomi pasti baik tujuannya, Malaysia ini adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia dan ditahui juga Malaysia investor asing posisi ke-7. Salah satu strategi yang dilakukan Pak Bahlil dengan memperkuat MoU untuk mendukung investasi di sektor hilirisasi dan EBT di Indonesia,” ujar Rosdiana dari rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (10/6).

“Bisa memperkuat hilirisasi sektor minerba di dalam negeri, salah satunya adalah kerja sama dengan Malaysia. Bagaimana pun produk-produk minerba ini adalah produk yang sangat strategis di masa mendatang dan produk energi baru terbarukan, ini bisa memperkuat posisi Indonesia,” sambungnya.

BACA JUGA:  Terkait Kebijakan Golden Visa, Menteri Bahlil Didukung Pengamat Trisakti

Rosdiana menambahkan kebijakan hilirisasi dan EBT oleh pemerintah, selain membutuhkan biaya yang besar juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, itu tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah saja. Jadi perlu juga berkolaborasi dengan negara lain.

“Saya kira tidak hanya dengan Malaysia, dengan negara-negara lain juga harus dilakukan karena walau bagaimana pun, kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan sebenarnya membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, karena salah satu faktor yang menentukan berhasil untuk mendukung hilirisasi itu adalah ketersediaan smelter-smelter untuk hilirisasi di dalam negeri,” urainya.

BACA JUGA:  Guru Besar UGM Dukung Bahlil Ajak Dubai Investasi ke Indonesia

Lebih lanjut, Rosdiana menyampaikan pembangunan smelter sendiri tidak mudah, tahun 2022 pemerintah baru memiliki 21 smelter, sementara sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2024 menargetkan dapat membangun sampai 53 smelter.

“Untuk mendorong hilirisasi sektor minerba itu tidak mudah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar sehingga mau tidak mau yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana supaya ada pembiayaan asing yang masuk untuk mendukung pembiayaan pembangunan hilirisasi,” ucapnya.

Rosdiana juga membahas mengenai pembangunan smelter untuk mendukung hilirisasi, yang perlu mendapatkan dukungan dari dalam negeri, seperti halnya pembiayaan dari sektor perbankan kepada para pengusaha atau investor lokal.

“Artinya apa? Saya kira solusi yang bisa pemerintah lakukan adalah bagaimana sektor perbankan bisa kompetitif. Perlu ada komitmen dari pemerintah menggerakkan sektor perbankan supaya mendapatkan pembiayaan yang bisa kompetitif dengan perusahaan-perusahaan asing, investor asing dalam pembangunan smelter di sektor minerba,” tukas Rosdiana.(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Cosmas Bayu

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2025 by GenPI.co