GenPI.co - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan dukungan terkait investasi kendaraan listrik Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF) dan Volkswagen (VW).
Sebelumnya Bahlil telah menyatakan bahwa dua perusahaan asal Eropa tersebut melalui anak perusahaan PowerCo siap berinvestasi menjadi pemain industri baterai kendaraan listrik secara terpadu di Indonesia.
Guna merealisasikan investasi tersebut, Menteri Bahlil akan mengawal dengan melakukan berbagai persiapan agar investasi yang ditaksir mencapai 2,6 miliar US Dollar atau Rp 38,13 triliun itu dapat berjalan lancar.
Bhima Yudhistira, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) pun mengungkapkan alasan tersendiri mengenai dirinya yang memberikan dukungan kepada Bahlil.
Bhima kemudian memberikan saran empat hal yang harus dilakukan Bahlil agar realisasi investasi tersebut tidak mangkrak.
Pertama, membentuk tim teknis untuk mempersiapkan kebutuhan lahan, Sumber Daya Manusia (SDM), perizinan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan perusahaan lokal.
"Biasanya calon investor akan melakukan due dilligences atau uji kelayakan terhadap suatu proyek dan lokasi. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, sehingga hambatan di lapangan bisa dibantu oleh tim khusus," ujar Bhima dari rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (22/4).
Kedua, lanjutnya, investor asal Eropa yang menekankan Environment, Social, and Good Governance (ESG) membutuhkan kepastian regulasi di Indonesia.
Khususnya di bidang pertambangan nikel, bauksit, dan critical minerals atau mineral esensial untuk transisi energi, memiliki safeguard atau perlindungan terhadap lingkungan hidup, hingga masyarakat sekitar tambang.
Selama ini, menurutnya banyak investor mundur ketika proses due dilligences karena menemukan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif ke komunitas masyarakat yang diakibatkan aktivitas tambang.
Lalu banyak ditemukan pembangunan PLTU batu bara di kawasan pemurnian nikel menjadi kendala dari sisi investor negara maju.
"Apalagi sejak adanya UU (Undang-Undang) Cipta Kerja, perlindungan lingkungan hidup dan kriminalisasi masyarakat penolak tambang cukup marak. Perusahaan sekelas VW pasti akan menjaga rantai pasok yang bersih, sehingga tidak merusak citra produk akhir," tutur dia.
Ketiga, lanjut Bhima, meski banyak perizinan ditarik ke pusat usai UU Cipta Kerja, namun peran pemda tetap penting dalam memastikan kualitas dan realisasi investasi. Hal ini menurutnya, sering menjadi hambatan, karena pemdanya acuh tak acuh atas komitmen investasi.
Keempat, Bhima mengatakan beberapa proyek hilirisasi nikel yang didominasi perusahaan China telah memiliki buyer atau rantai pasok tersendiri, terutama dengan perusahaan aluminium dan baterai di China.
"Jadi apakah BASF dan VW punya preferensi khusus untuk merebut pasokan nikel itu? Kelihatannya kan tidak mudah," paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News