Peta Jalan Hilirisasi Direspons Positif Ekonom Indef, Begini Katanya

GenPI.co - Didik J Rachbini selaku Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan respons positif terkait peta jalan hilirisasi Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bila Kementerian Investasi telah merampungkan peta jalan hilirisasi.

Peta jalan hilirisasi yang terbagi menjadi delapan bagian tersebut telah diberikan oleh pihaknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:  Airlangga: Indonesia Fokus Perkuat Ekonomi Kawasan ASEAN

Nantinya dari delapan bagian tersebut, terdiri dari 21 komoditas yang akan dilakukan hilirisasi.

Didik J Rachbini pun mendukung penuh Roadmap atau peta jalan tersebut untuk memberikan nilai tambah bagi produk-produk dalam negeri.

BACA JUGA:  Elektabilitas Airlangga Hartarto Naik karena Prestasi Stabilitas Ekonomi

“Hilirisasi itu kan sebenarnya penciptaan nilai tambah sama dengan industrialisasi, jadi mutlak harus ke sana. Kemarin yang disampaikan Menteri Bahlil itu adalah peta jalan 21 komoditas yang bisa dikembangkan dengan segera hilirisasinya agar dapat nilai tambahnya tinggi,” ujar Didik dari rilis yang diterima GenPI.co, Kamis (2/2).

Menurutnya dukungan terhadap hilirisasi itu juga harus datang dari berbagai sektor baik dari sisi investasi, ketersediaan lahan, tenaga kerja dan sektor perbankan.

BACA JUGA:  Bukan Masalah Ekonomi, Ini 3 Alasan Utama Istri Pilih Ceraikan Suami

“Ya dukungan investasi, dukungan perbankan, kemudahan perolehan tanah, tenaga kerja, keterampilan, keahlian, inovasi macam-macam dukungan perbankan mendesak semua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Didik juga menyampaikan hilirisasi berpotensi memperkuat ekonomi dan tentunya demi untuk kesejahteraan masyarakat.

“Hilirisasi ini bisa memperkuat ekonomi kita, memperkuat ekspor kita, dan tentu memperkuat anggaran kita agar bisa baik, untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Didik.

Namun, Didik menyayangkan adakalanya politik menjadi salah satu penghambat program hilirisasi, karena dinilai lebih cepat mendatangkan keuntungan dengan menjual langsung bahan mentah ke luar negeri.

“Politik kadang-kadang yang menghambat itu. Dengan mengekspor bahan mentah, dia yang menikmati keuntungan tetapi rakyat tidak ada untung” tutur Didik.(*)