Resesi Ekonomi 2023 Bakal Berat, Pemerintah Harus Segera Ancang-ancang

GenPI.co - Pemerintah harus segera ancang-ancang dalam menghadapi resesi ekonomi 2023 dengan mengeluarkan paket kebijakan.

Hal itu dikatakan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Jumat (14/10).

“Salah satu dari kebijakan itu adalah relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen,” beber dia

BACA JUGA:  Kabar Buruk Bagi Dunia, Resesi Global di Depan Mata

Hal lain yang termasuk dalam paket kebijakan itu adalah alokasi dana perlindungan sosial berupa bantuan subsidi bunga yang lebih besar bagi pelaku UMKM.

Hal penting berikutnya adalah subsidi uang muka di sektor properti dan menjaga para pekerja sektor informal melalui subsidi upah. 

BACA JUGA:  Sri Mulyani Prediksi Resesi 2023, Perhatikan 5 Kiat Aman Atur Investasi

Bhima kemudian menyoroti antisipasi resesi yang dilakukan pemerintah saat ini.

Menurutnya apa yang dilakukan masih bersifat fragmentasi dan tidak di bawah satu koordinasi

BACA JUGA:  Isu Resesi Menguat, Pakar Ingatkan Pentingnya Memiliki Asuransi

"Misalkan pada dana kompensasi kenaikan BBM, padahal masalahnya bukan soal inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Alumni Universitas Gadjah Mada meminta pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan koordinasi implementasi paket kebijakan resesi ini.

Sebelumnya, kondisi tak menentu di tahun 2023 dibeber oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dia sela-sela pertemuan tahunan atau IMF Annual Meetings 2022 di Washington DC, AS.

Dia mengatakan semua negara saat ini berada dalam kekhawatiran akan ekonomi gelap yang menunggu di tahun depan. 

Menurutnya, kondisi pembengkakan utang dialami beberapa negara mengakibatkan tekanan ekonomi dalam 4-6  bulan ke depan.(JPNN/GenPI)