Presiden Jokowi Beri Perintah Langsung, Gubernur Bank Indonesia Tolong Patuh

GenPI.co - Bank Indonesia (BI) beserta perbankan, terutama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diminta untuk mendampingi serta mengawal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

Hal itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (29/8/2022).

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia kemudian perbankan utamanya Himbara, betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini," tegas Jokowi.

BACA JUGA:  Masyarakat Yakin Presiden Jokowi Mampu Mencegah Krisis Ekonomi

Keberadaan KKP Domestik yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 didefinisikan sebagai alat pembayaran dengan kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, akan tercipta kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur, mundur, mundur, dan (dengan) kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," jelasnya.

BACA JUGA:  Ada Kabar Buruk di Indonesia soal Jokowi 3 Periode, Alasannya Mulai Dibongkar

Presiden Jokowi turut mengapresiasi peluncuran KKP Domestik dan QRIS yang oleh Bank Indonesia, yang menurutnya membuktikan Indonesia mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah membangun agar penggunaan produk-produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama, sehingga belanja pemerintah, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju pada pembelian produk-produk domestik.

BACA JUGA:  Kode Keras Jokowi Teriak Tiga Periode di Musra

Jokowi mengaku telah menyampaikan berulang kali kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Tujuannya itu agar sistem yang mengawal pembelian produk lokal segera diselesaikan dan semua daerah memiliki semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp 800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp 400 triliun, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," ungkapnya.(Ant)