Menko Airlangga Tawarkan Jepang Investasi KEK Kesehatan di Bali

GenPI.co - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menawarkan kepada Jepang untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

Airlangga menjelaskan, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan KEK untuk sektor Kesehatan di mana investasi dan tenaga kesehatan dapat berasal dari asing.

"Setelah Marubeni berkerja sama dengan Siloam Group dan Bunda Group, Pemerintah mengundang Marubeni untuk memperluas investasi di KEK Kesehatan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (27/7).

BACA JUGA:  GPP Yakin Megawati Akan Restui Ganjar Pranowo Maju Capres

Untuk pengembangan KEK ke depan, lanjut Airlangga, nantinya KEK Kesehatan ini akan memiliki fasilitas kesehatan dengan spesialisasi Oncology, Stem Cell, dan perawatan orang-orang tua.

Kesempatan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia, disambut baik oleh CEO Marubeni yang akan segera mengirimkan delegasi untuk melakukan survei langsung ke Sanur Bali.

BACA JUGA:  BRI Catatkan Laba Rp 24,88 Triliun pada Semester I/2022

Saat ini, Marubeni telah terlibat di beberapa proyek energi salah satunya adalah pengembangan PLTU Jawa 1.

Menko Airlangga menerangkan fokus pemerintah Indonesia mendorong pengembangan eksplorasi geothermal dan sejumlah industri energi berbasis hijau, baik waduk maupun danau.

BACA JUGA:  Kopda Muslimin Tajir, Berani Sewa Pembunuh Bayaran Rp 200 Juta

“Pemerintah juga tengah mengeksplorasi paduan pembakaran antara ammonia dan batu bara yang bisa menurunkan karbon, dan menjadi transisi energi ke depannya,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, pertemuan berlanjut dengan pembahasan terkait peluang industri kendaraan listrik di Indonesia.

Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020.

Targetnya, produksi EV pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.

Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM sebesar 0 persen.

“Dukungan pemerintah ini diharapkan mendorong potensi besar Indonesia dalam industri mobil listrik mengingat cadangan besar tambang nikel sebagai bahan utama baterai mobil listrik,” pungkas Airlangga. (*)