Ekonom Indef Sebut 2 Program Pemerintah yang Kurang Bermanfaat

GenPI.co - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyebut dua program pemerintah yang kurang bermanfaat di tengah penurunan pendapatan pajak akibat pandemi covid-19.

“Kita punya less money dan fiskal space-nya reduce, tapi masih memaksa program yang white elephant, low priority seperti subsidi BBM dan pembangunan IKN Nusantara,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Jika ingin serius mengurangi kesenjangan kemiskinan, lanjutnya, seharusnya pemerintah mengutamakan program-program yang berdampak langsung kepada golongan masyarakat menengah ke bawah.

BACA JUGA:  Konjen Australia Pusing ke IKN Nusantara, Sebut Buaya Darat

“Temuan UNESCAP bahwa alokasi kredit dan program finance itu harus banyak untuk masyarakat menengah ke bawah sehingga mengurangi kesenjangan dan meningkatkan inklusi keuangan,” katanya.

Berly menuturkan selama pandemi covid-19 pendapatan pajak cenderung menurun dan kini sudah berada pada level rendah di bawah 10 persen dan mirip dengan kondisi pada saat krisis moneter tahun 1998.

BACA JUGA:  Cantiknya Bidadari Bali, Atlet Renang yang Dijuluki Pocahontas

Hal tersebut menjadi permasalahan karena pendapatan negara berkurang sedangkan kebutuhan terhadap kesehatan dan pemulihan ekonomi masih tinggi.

Menurut dia, subsidi BBM kurang tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan menengah ke atas seperti digunakan untuk berlibur.

BACA JUGA:  Atta Halilintar Sedih, Sapi Raksasa 1,3 Ton Miliknya Disembelih

Dia menganggap ada kecanduan terhadap BBM murah yang seharusnya saat ini beralih ke transisi energi hijau. Tercatat pemerintah menggelontorkan dana Rp350 triliun untuk mencegah harga Pertalite dan listrik naik.

“Subsidi ini menghabiskan dana yang cukup besar, bahkan Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan subsidi ini semakin banyak makin banyak jalan-jalannya yang kelas menengah atas. Ini disebut sebagai kecanduan lama terhadap BBM murah,” jelasnya.

Kemudian mengenai pembangunan IKN yang membutuhkan dan Rp 446 triliun dengan 20 persen pembiayaan berasal dari APBN dinilainya tidak tepat apalagi di tengah krisis global saat ini serta dampaknya yang relatif rendah terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Investor juga banyak yang mundur, sehingga janji 20 persen penggunaan APBN ini perlu di-update lagi,” kata dia. (antara)