Anggota DPR Pertanyakan Dana Sawit di BPDPKS

GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Rudi mengatakan BPDPKS didirikan pada 2015 dalam bentuk BLU (Badan Layanan Umum) oleh menteri keuangan.

Tugasnya salah satunya ialah memungut pungutan pajak ekspor dari para petani sawit dan pengekspor.

BACA JUGA:  Aturan DMO RI Tak Jelas, Harga Sawit Kembali Meroket

“Saya nggak bisa terlalu meririnci sudah terkumpul berapa besarnya,” kata Rudi, Rabu (25/5).

Dia mengatakan BPDPKS sering menjadi perbincangan berbagai pihak, mulai dewan, lembaga, hingga masyarakat.

BACA JUGA:  Gara-Gara India, Harga CPO Malah Anjlok, Bos Sawit Harap Sabar

“Mereka menanyakan kenapa alokasi pemakaian dana itu terbanyak ke subsidi bio diesel,” ucap Rudi.

Menurut dia, jika subsidinya dipergunakan untuk bio diesel, yang menikmati para konglomerat saja.

BACA JUGA:  Minyak Goreng Masih Krisis, Dana Sawit BPDPKS Dikritisi DPR

Padahal, perusahaan-perusahaan CPO maupun petani sawit membutuhkan untuk peremajaan tanaman sawit.

“Itu yang sekarang menjadi pertanyaan. Kenapa tidak kepada petani atau kepada masyarakat?” katanya.

Politikus Partai NasDem mengatakan sebaiknya dana DPDPKS bisa dialihkan untuk subsidi minyak goreng.

“Saya pernah menyarankan kepada menteri dan Dirjen Kemendag yang ditangkap itu soal masalah kisruh minyak goreng,” katanya.

Dia juga pernah menanyakan kepada Kemendag terkait langkah yang diambil di lapangan.

“Saya hanya mengusulkan kenapa tidak dipakai dana di BPDPKS untuk subsidi,” ujar Rudi.(*)