GenPI.co - Pemerintah akan merekrut 1 juta guru aparatur sipil negara (ASN) lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini.
Seleksi tersebut terbuka bagi para guru honorer. Seperti diketahui ASN terdiri dari PPPK dan pegawai negeri sipil (PNS). Hak dan kewajiban sama, namun PPPK tidak mendapat jaminan pensiun.
BACA JUGA: Janji Nadiem Makarim Bikin Guru Honorer Semangat Ikuti Tes PPPK
Ketua DPD Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah mngungkapkan, FHNK2 PGHRI sejak awal berdiri mendukung PPPK.
Karena itu, dia menyayangkan upaya sekelompok pengurus yang terus menolak PPPK.
Apalagi, kata Nurul, penolakan terhadap PPPK yang mengatasnamakan seluruh guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori.
"Kami bersyukur sampai saat ini pemerintah 80 persen menerima usulan PGHRI yang kami sampaikan pada PGRI, DPR dan pemerintah," kata Nurul kepada JPNN, Selasa (6/4/2021).
Namun, Nurul mengungkapkan keprihatinannya karena ada pihak-pihak yang mencoba mencederai perjuangan itu. Yaitu dengan mengunggah informasi yang bertentangan dengan visi misi perjuangan PGHRI.
BACA JUGA: Kabar Gembira! Lulus Seleksi PPPK 2021, Bisa Cepat Terima Gaji
Nurul mengungkapkan, PGHRI sudah berupaya sekuat tenaga, tetap bersinergi dengan PGRI dan pemerintah. Berjuang dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Jika ada forum honorer yang berseberangan dengan apa yang diusung PGHRI menurut Nurul, tetap mereka apresiasi.
"Namun, jangan sampai memanfaatkan dokumen atau foto kami. Itu sangat merugikan kami karena mencoreng nama organisasi," ucapnya.
Dia menegaskan, FHNK2 PGHRI sudah berbadan hukum sehingga hal itu tidak bisa dibiarkan terus menerus.
Saat ini, seluruh honorer sudah harus betul-betul mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi PPPK.
Banyak yang sedang mengikuti pelatihan dari Kemendikbud seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK.
"Selayaknya tidak ada pihak-pihak yang membuat konsentrasi terganggu," ujarnya.
Dia mengatakan, sebagian besar honorer ingin segera mendapatkan pengakuan status, peningkatan kesejahteraan lewat PPPK.
Apalagi usia guru honorer yang terus bertambah.
"Tidak bisa kah melihat guru honorer melaksanakan tugas dengan tenang dan lebih profesional ketika sudah menjadi PPPK. Tolong jangan recokin dan membuat mereka bingung," pintanya.
PGHRI berterima kasih pada pemerintah terutama Presiden Joko Widodo, PGRI, dan DPR yang konsisten menyelesaikan masalah honorer K2 maupun non K2.
Dia juga memberikan afirmasi dalam seleksi guru PPPK 2021 sebagaimana usulan PGHRI.(*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News