Dapur Ngebul, Gaji PPPK dari APBN Plus Tunjangan Kinerja Daerah

GenPI.co - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Firdaus berharap seluruh tenaga honorer dari Kepri disetujui menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Seperti diketahui, pemerintah akan merekrut 1 juta guru pada tahun ini melalui seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA: Top! Honorer jadi PPPK, Bupati Cantik Ini Didoakan Panjang Umur

ASN terdiri dari PPPK dan pegawai negeri sipil (PNS). Hak dan kewajiban sama, hanya saja PPPK masa kerjanya diperpanjang dan tidak mendapat jaminan pensiun.

"Kalau bisa formasinya lebih, jangan sampai kurang dari 1.044 guru honorer yang sudah diusulkan ikut seleksi PPPK," ujar Firdaus.

Firdaus belum mengetahui jadwal dan teknis pelaksanaan penerimaan PPPK, karena hal itu sepenuhnya jadi wewenang Kemenpan-RB dan BKN.

BACA JUGA: Update Seleksi PPPK 2021, Jadwal, Tahapan Pendaftaran, Jenis Tes

Hal yang pasti, ujarnya, seleksi penerimaan PPPK bakal menggunakan sistem CAT, seperti halnya pada penerimaan CPNS.

"Kalau ada guru honorer yang mungkin kurang paham dengan sistem CAT, kami lakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mereka ikut ujian berbasis komputer," ujar Firdaus.

Firdaus menjelaskan bahwa PPPK merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja.

PPPK digaji menggunakan dana APBN, serta mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) dari pemerintah daerah. 

Sementara itu, Komisi II DPR-RI berjanji akan memperjuangkan nasib 1.044 guru honorer Kepri yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk ikut seleksi PPPK.

"Berdasarkan laporan Pemprov Kepri, dari ribuan guru honorer yang diusulkan ke pusat, baru puluhan saja yang sudah diangkat jadi PPPK," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat kunjungan kerja ke Kepri, Selasa (16/2/2021).

Politikus Golkar itu memastikan pengangkatan guru honorer Kepri jadi PPPK, menjadi salah satu atensi pihaknya dalam kunjungan kerja pada masa sidang tahun 2020—2021.

"Komisi II DPR RI segera menggelar rapat kerja dengan Kemenpan-RB dan BKN terkait dengan nasib guru honorer tersebut," ujar Doli. (*/ant)