GenPI.co - Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak menampik fakta bahwa industri media sedang menghadapi masa sulit selama pandemi virus corona (covid-19).
Menurut Jokowi, pandemi berdampak buruk terhadap keuangan industri media.
BACA JUGA: HPN 2021, Presiden Jokowi: Terima Kasih, Insan Pers
Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa keringanan pajak hingga pembebeasan abodemen listrik.
"PPH 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung pemerintah. Artinya, pajak ditanggung pemerintah dan ini sampai Juni 2021,” kata Jokowi saat menerima kehadiran Pengurus Dewan Pers, PWI Pusat, hingga pemimpin media dalam rangka perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (9/2).
Dia berharap Kementerian Keuangan mengawal kebijakan untuk industri media itu.
“Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPH Badan, pembebeasan PPH 2 Impor, dan percepatan restitusi dan insentif berlaku sampai Juni 2021," ujar Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu juga meminta Kemenkeu mengawal kebijakan tentang insentif bagi media.
“Keringanan dan bantuan yang diberikan industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Saya tahu," tambah Jokowi.
Dia menjelaskan, pemerintah juga sudah mengeluarkan PP Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran untuk mengakomodasi aspirasi pers dan media mainstream.
"Namu, pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu hadir pula Ketua Dewan Pers M. Nuh, Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, dan pengurus PWI Pusat.
BACA JUGA: Kode Etik Jurnalistik Perlu Diterapkan di Media Sosial
Ada juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Menkominfo Jhonny G Plate.
Acara juga dihadiri duta besar negara-negara sahabat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta tokoh pers nasional. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News