GenPI.co - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang lolos seleksi 2019 baru sebagian kecil yang telah mendapatkan nomor induk pegawai (NIP).
Salah satu kendala tak cepat terselesaikannya NIP, karena perjanjian kontrak yang diteken pejabat pembina kepegawaian (PPK) tak kunjung dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: Tok! Penyelesaian Masalah Honorer Lewat Skema PPPK
Seperti diketahui NIP PPPK dan pegawai negeri sipil yang sama-sama aparatur sipil negara (ASN), terdaftar di BKN.
Dengan fakta tersebut, Komisi X DPR-RI mendesak BKN mempercepat penetapan NIP dari guru honorer K2.
Pasalnya, hingga 15 Desember 2020 baru 8.019 yang sudah mengantongi NIP atau baru 26 persen, dari total usulan NIP 30.714.
BACA JUGA: Padahal Tes PPPK Sebentar Lagi, Guru Honorer Macet Saat Urus Ini
"Mengapa pemerintah tidak melakukan percepatan bagi guru-guru honorer K2 yang sudah lulus PPPK pada 2019 mendapatkan hak-haknya?. Mereka sudah menunggu dua tahun.
Sementara guru CPNS 2019 sudah syukuran karena sudah dapat NIP," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Ha itu dikemukakan dalam rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan-RB), dan BKN secara virtual, pada Senin (18/1/2021).
Ia mengemukakan, jangan sampai saat rekrutmen satu juta guru PPPK dibuka, PPPK tahap pertama atau hasil seleksi 2019 belum selesai.
"Kalau alasan karena ijazahnya tidak linier dan lainnya, coba lah pemerintah berikan diskresi. Mereka ini sudah lama mengabdi, ikut tes, dan dinyatakan lulus juga," ucapnya.(*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News