GenPI.co - Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional, TB. Massa Djafar mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak akan serta merta kembali setelah Tri Rismaharini resmi menjabat Menteri Sosial.
Hal ini berkaitan dengan ucapan Risma dalam pidato serah terima jabatan bahwa dirinya merangkap jabatan sebagai Mensos dan Wali Kota Surabaya.
BACA JUGA: Siap Berkantor di Jakarta, Risma Berangkat Lewat Jalur Darat
“Saya sudah izin Pak Presiden, katanya tidak apa apa saya pulang pergi,” kata Risma, Rabu (23/12/2020).
Menurut Massa, tindakan Risma tidak tepat. Hal ini dikarenakan dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Surabaya.
“Jadi, tidak bisa pemimpin daerah berhenti di tengah jalan, karena dia diangkat oleh rakyat,” tegas Massa kepada GenPI.co, Kamis (24/12/2020).
Pada akhirnya, rakyat yang menentukan apakah dia bisa menaruh kepercayaannya kembali pada pemerintah atau tidak.
“Rakyat punya persepsi sendiri soal penilaiannya kepada pejabat publik. Namun, ada hal yang lebih penting, karena itu menyangkut integritas seorang pemimpin,” katanya.
Akademisi politik itu mengatakan terlepas dari rakyat protes atau tidak, seorang pemimpin harus menjaga etika dan komitmennya. Hal ini merupakan barang mahal di Indonesia sekarang.
“Harapan rakyat akhirnya jadi pupus melihat perilaku seorang pemimpin yang tidak berpegang kepada komitmennya. Kalau hal tersebut tidak ada, apa yang menjadi pegangannya?” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan Tri Rismaharini secara otomatis diberhentikan dari jabatan Wali Kota Surabaya saat dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia.
BACA JUGA: Melvin yang Tajir Melintir Bongkar Sepak Terjang Tri Rismaharini
“Diberhentikan sejak dilantik menjadi pejabat baru. Ada larangan merangkap jabatan. Ketika dilantik itu sudah langsung berhenti,” katanya, Kamis (24/12/2020).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News