GenPI.co - Program kartu tani yang diusung pemerintah pusat untuk pengadaan pupuk subsidi masih belum berjalan optimal. Pasalnya, masih banyak petani di berbagai daerah kesulitan mendapat pupuk bersubsidi.
Padahal, saat ini petani harus sudah mulai memupuk lahan karena sudah masuk musim tanam. Langkanya pupuk tersebut membuat para petani terancam gagal menanam.
BACA JUGA: Petani Milenial, Raup Omzet Miliaran dari Kentang
Salah seorang petani asal Dusun Mulyorejo, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Nanang Adi Purnomo mengatakan, selain langka, jumlah pupuk subsidi yang diberikan di program kartu tani tidak sesuai dengan kebutuhan luas lahan petani.
"Caranya belum baik (kartu tani), misalkan, seseorang punya lahan 1 hektar, kalkulasi pemberian pupuk itu belum memadai, jadi 1 hektare cuma dapat 1 kuintal, padahal, alokasi pupuk untuk satu hektare seharusnya tidak segitu," ujar Nanang kepada GenPI.co, Kamis, (12/11/2020).
Nanang menambahkan, sejauh ini sosialisasi penggunaan kartu tani ke petani juga masih minim. Hal itu menurut Nanang membuat kebingungan di kalangan petani.
BACA JUGA: Agitya Kristantoko, Petani Muda Raup Rp 100 Juta per Bulan
"Banyak kendala, edukasi terkait cara membuka dan mengaktifkan kartu tani memang amburadul. Banyak keluhan kok," ujar Nanang.
Kelangkaan pupuk subsidi tersebut pun membuat para petani di daerahnya berebutan mendapatkan pupuk non-subsidi.
Petani pun harus rela membeli pupuk non-subsidi yang harganya 2 kali lebih besar dari pupuk subsidi.
"Langka banget, kalau ada pasti buat berebutan. Pasti langsung disikat-sikat gitu," jelasnya.
Nanang mengatakan, hingga saat ini, masih banyak petani di desanya yang belum mendapat kartu tani.
Hal itu membuat petani makin kesulitan, karena petani yang tidak mempunyai kartu tani, tidak bisa mendapat pupuk subsidi.
"Masih ada yang belum dapat kartu. Misal nggak punya kartu tani, itu nggak bisa dapat pupuk subsidi," ujarnya.
Nanang pun berharap, ada perubahan pada sistem kartu tani tersebut. Selain itu, alokasi untuk pupuk juga harus diperbaiki.
"Pertama, sistemnya harus diubah, harus ada edukasi, alokasinya harus diperbaiki. Intinya sih itu, kalau terkait harga sih nggak terlalu mahal," tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News