GenPI.co - Berita top 5 sepekan dari GenPI.co berisi antara lain tentang Gatot Nurmantyo, Prabowo Subianto, Joko Widodo alias Jokowi, Puan Maharani
1. Gatot Nurmantyo Blak-blakan
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya abaikan aspirasi rakyat.
Setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di Istana oleh sejumlah kalangan mahasiswa, buruh, pelajar dan elemen masyarakat lainnya yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Gatot pun angkat bicara.
Tak hanya itu, bahkan penolakan UU Cipta Kerja juga disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan seperti PBNU, PP Muhammadiyah, mahasiswa, LSM, dan ormas lainnya.
"Aksi (demonstrasi) yang terjadi sesungguhnya merupakan akibat dari keputusan DPR dan Presiden yang abai karena tidak memperhatikan aspirasi buruh, kampus, para guru besar," kata Gatot Nurmantyo lewat keterangan resminya, Sabtu (10/10/2020).
Gatot yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak menghindar dari gelombang demonstrasi massa.
"Atas reaksi penolakan yang masif di seluruh Indonesia, sudah seharusnya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghindar,” kata Gatot.
Sebaliknya, sambung Gatot, Jokowi justru membuka ruang dialog yang seluas-luasnya.
BACA SELENGKAPNYA: Gatot Nurmantyo Bongkar Ini, Jokowi Makin Ngotot
2. Jokowi Terancam Dilengserkan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi tentang polemik Undang-Undang Cipta Kerja.
Jokowi sendiri dinilai terancam bisa dilengserkan jika tidak mengambil sikap yang berpihak kepada rakyat.
Sebab, demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dinilai bisa disusupi oknum yang ingin menggulingkan Jokowi.
Nah, Prabowo pun langsung menunjukkan sisi kenegarawanannya. Dia langsung pasang badan untuk Jokowi.
Prabowo menilai Jokowi memiliki niat baik mengenai UU Cipta Kerja. Dia meyakini UU Cipta Kerja bisa membangkitkan perekonomian Indonesia.
“Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Kalau kita lihat stimulus, semua maksudnya itu,” kata Prabowo dalam video courtessy Partai Gerindra sebagaimana dilansir pada Selasa (13/10).
Dia tidak memungkiri bahwa buruh merupakan pihak yang paling terdampak atas kemunculan UU Cipta Kerja.
BACA SELENGKAPNYA: Jokowi Terancam Dilengserkan, Prabowo Negarawan Sejati
3. Manuver Mendadak Puan Maharani
Aneh bin ajaib. Usai mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendadak meminta pemerintah untuk menggandeng kelompok buruh.
"Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memerinci UU Cipta Kerja," jelas Puan Maharani dalam keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (8/10).
Menurut Politisi PDIP ini, hal tersebut bertujuan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan adil sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
Aturan turunan yang Puan sebutkan antara lain tentang pengupahan, tentang jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.
"DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua," jelas Puan.
Puan juga mengatakan, bahwa DPR sudah melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang pada Senin, 5 Oktober lalu.
Dirinya juga menyebutkan bahwa pembahasan UU Cipta Kerja tersebut sudah dilakukan transparan dan dapat disaksikan langsung melalui siaran TV Parlemen DPR RI.
BACA SELENGKAPNYA: Mendadak Puan Maharani Minta Pemerintahan Jokowi Lakukan Ini
4. Rocky Gerung Bongkar Borok Ngabalin
Akademisi Rocky Gerung blak-blakan menyebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sebagai badut dan cocok untuk ditertawakan.
Hal itu mengacu pada pernyataan Ngabalin yang mengatakan demonstran penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah sampah di negeri karena berunjuk rasa di tengah pandemi covid-19, Selasa (13/10).
Mantan dosen di Univesitas Indonesia ini mengatakan bahwa Ngabalin merupakan orang yang tak mengerti sejarah.
"Saya suka kagum pada kemampuan Ngabalin untuk menghina otaknya sendiri,” kata Rocky Gerung di saluran YouTube-nya, Rabu (14/10).
Menurut pengamat politik ini pernyataan Ngabalin sangat kontradiktif dengan sejarah yang ada.
Sebab, munculnya demokrasi justru berawal dari demonstrasi pada 1789 di bulan Juli.
"Ketika itu rakyat memutuskan untuk memenggal Raja Louis ke-14 itu 1789 dan itu awal dari demokrasi, yang memperlihatkan demokrasi itu adalah milik mereka yang berada di luar Istana," ujar Rocky.
BACA SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Bongkar Borok Ali Mochtar Ngabalin, Mengerikan!
5. Fahri Hamzah Bela Jokowi
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah berharap Pemerintahan Jokowi-Maruf mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menurut Fahri, maksud dan tujuan baik pemerintah untuk membangun perekonomian yang kuat di tengah pandemi Covid-19 dan krisis berlarut ini, tidak dimengerti rakyat dengan penolakan di mana-mana.
"Ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini. Karena maksud baik kadang dikotori adanya maksud-maksudnya yang tidak baik," kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (10/10).
Menurutnya, UU Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk dalam penamaannya dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja, lanjutnya, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.
"Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta. Siapa yang tidak mau bekerja. Siapa yang tidak mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak. Semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang," kata Fahri.
Mantan politisi PKS ini menilai, banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
BACA SELENGKAPNYA: Fahri Hamzah Bela Jokowi, Isinya Jleb Banget (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News