GenPI.co - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Ketua BPK Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Menpora Zainudin Amali, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, dan Inspektur Agus Widaryanto menghadiri secara virtual dari sitroom lantai 9 Graha Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan LHP LKPP Nomor: 19/LHP/XV/06/2020 tetanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh BPK RI, pada 2019, pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian (WTP).
Itu adalah prestasi membanggakan selama empat tahun berturut-turut sejak 2016.
"Alhamdulillah selama empat tahun berturut-turut sejak 2016-2019 pemerintah pusat dapat mempertahankan opini WTP dari BPK," kata Jokowi.
Untuk 2019 entintas pemeriksaan mencakup 87 K/L (kementerian/lembaga) dan satu bendahara umum negara (BUN).
Dari total 88 tersebut, sebanyak 85 mendapat opini tertinggi WTP, termasuk Kemenpora.
Dua mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP) dan satu tanpa memberikan pendapat (TMP).
"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," sambung Jokowi.
Dia pun meminta kepala K/L yang memperoleh opini WTP untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi tetap melakukan reform.
“Yang belum baik segera diperbaiki. Bagi yang WDP dan TMP (Disclaimer/Tanpa Menyatakan Pendapat) agar secepat-cepatnya segera melakukan perbaikan, terobosan, melakukan langkah-langkah perubahan yang signifikan,” kata Jokowi.
Dia juga mengaku akan terus melakukan monitor dan mengkuti langkah-langkah perbaikan yang sudah dilakukan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News