GenPI.co - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menyebut, terdapat kekeliruan ketika KSPSI memutuskan untuk berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law.
Menurut Andi Gani, bahwa KSPSI menolak RUU Omnibus Law klaster Cipta Kerja (Cilaka) usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Dunia Bingung Tak Ada Virus Corona di Indonesia, Ini Sebabnya...
Apalagi KSPSI ialah kelompok yang sangat mendukung Presiden Jokowi.
"Jadi, yang paling sedih buat kami ketika KSPSI sebagai pendukung presiden turun ke jalan, ini ada sesuatu yang salah. Sebab, kami juga bingung ini peraturannya mau di mana dan untuk siapa," beber Andi ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).
BACA JUGA: Jangan Mengusiknya... 4 Zodiak Ini Emosinya Bisa Meledak
Andi mengatakan, awalnya KSPSI tidak mempermasalahkan niat Presiden Jokowi yang berencana membuat terobosan hukum berupa RUU Omnibus Law klaster Cilaka.
Bahkan, menurut Andi, KSPSI mendukung penuh niatan Jokowi tersebut demi menguatkan iklim investasi di Indonesia.
BACA JUGA: Bunga Suji Diburu Jadi Dolar, Tren Ekspor ke AS dan Australia
"Saya diajak bicara mengenai adanya terobosan hukum mengenai investasi. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, saya dukung all out, saya akan support sepenuhnya," jelas Andi.
Akan tetapi, menurut Andi, RUU Omnibus Law klaster Cilaka ini belakangan dibahas di 'ruang gelap'.
BACA JUGA: 51 Ribu Honorer K2 Lulus PPPK, Bulan Depan Rapelan Gaji...
KSPSI tidak pernah diajak pemerintah untuk berbicara tentang RUU Omnibus Law klaster Cilaka ini, padahal mereka ialah kelompok yang terdampak dari pembuatan aturan itu.
"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, Anda konfederasi buruh pendukung presiden, kok, enggak punya draf? Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?," bebernya.
BACA JUGA: Jangan Lengah... 4 Zodiak Ini Memiliki Pribadi yang Berbahaya
KSPSI akhirnya mendapatkan draf RUU Omnibus Law klaster Cilaka, meski tidak pernah diajak pemerintah bicara.
Ironinya, draf yang didapat itu rupanya menghasilkan kegelisahan para buruh.
Hingga akhirnya, buruh menggelar aksi untuk menolak RUU Omnibus Law klaster Cilaka di DPR, Jakarta, Rabu ini.
Sebab, pembahasan aturan itu tidak sedikit pun melibatkan perwakilan dari buruh.
"Jadi, yang penting buat kami bagaimana DPR ini bisa mengayomi buruh masuk dalam tim pembahasan. Jadi biar detail, bisa berargumentasi pasal," pungkas Andi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News