GenPI.co - Penyelesaian masalah honorer K2 lewat jalur PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dibatasi hanya sampai 2023.
Hal tersebut sesuai amanat PP Manajemen PPPK, di mana disebutkan masa transisi berlaku lima tahun terhitung sejak aturan ini diberlakukan (November 2018).
BACA JUGA: Menhan Prabowo Penasaran, Ini Kehebatan Sukhoi Su-35 Rusia...
Itu berarti 2023 masalah honorer K2 sudah harus selesai.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, bahwa proses penyelesaian honorer K2 lewat jalur PPPK hanya sampai 2023.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Bakal Ditinggal Parpol Pendukung, Ini Analisisnya
Artinya formasi khusus yang diberikan untuk honorer K2 sampai tahun 2023 saja.
Setelah itu seleksi PPPK akan berjalan sesuai aturan sebenarnya di mana tidak ada lagi perlakuan khusus.
BACA JUGA: China Makin Mencekam, Virus Corona Sudah Masuk Wilayah Suci Tibet
Sementara itu, Joko Laksono, honorer K2 tenaga teknis dari Bekasi meminta, pemerintah sebaiknya jangan membatasi sampai 2023.
Ini agar honorer K2 diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri.
BACA JUGA: Nasib Honorer K2 Lulus PPPK, Baca Berita Ini Langsung Semringah
"Kalau kami yang tua-tua ini mau dijadikan PPPK, tolong berikan waktu lebih panjang agar kami bisa belajar," ungkap Joko kepada JPNN.com, Jumat (31/1).
Dia menyebutkan, banyak tenaga teknis yang pendidikannya SD, SMP, dan SMA. Joko juga lulusan SMA dan bekerja di Pemkot Bekasi.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Bahas Kontrak Sukhoi-35 Rusia, Amerika Ketar-ketir
Joko pun waswas tidak bisa ikut tes PPPK kalau hanya lulusan SMA. Demikian juga teman-temannya yang lulusan SD dan SMP.
"Kalau diperpanjang waktunya, kami bisa sekolah lagi, belajar, dan memenuhi syarat-syarat menjadi PPPK," ungkapnya.
Tanpa perpanjangan waktu lanjut Joko, akan banyak honorer K2 yang tidak bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Dia berharap pemerintah mau memberikan kebijakan yang berpihak kepada honorer K2.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News