GenPI.co - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana menilai sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan merupakan resiko perjuangan.
"Saya tidak gentar sedikitpun. tidak akan menyurutkan semangat kritisnya. Saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran," tegas William di Jakarta, Jumat (29/11).
BACA JUGA: Soal Lem Aibon, Politikus PSI William Melanggar Tatib DPRD
Menurut William, ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada sanksi kepadanya, yaitu hak publik Jakarta mengetahui ke mana uang rakyat digunakan.
Rekomendasi putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta atas William sudah keluar sejak Kamis (28/11) dengan isi William Aditya Sarana dikenakan sanksi ringan berupa teguran lisan.
Tindakan William yang mengunggah soal anggaran janggal pada akun media sosialnya dinilai terlalu berlebihan.
Sementara itu, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian, menilai aneh dan berlebihan terkait sanksi yang diberikan Badan Kehormatan kepada salah satu anggotanya, William Aditya Sarana.
BACA JUGA: Badan Kehormatan Segera Panggil Politikus PSI William Aditya
"Itu merupakan sesuatu yang aneh dan berlebihan karena yang dilakukan William adalah fakta. Apa yang dilakukan William bukanlah kebohongan," ujar.
Menurut Justin, anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar itu telah diakui sendiri oleh Kasubag TU Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News