GenPI.co - Sebanyak 4 tempat wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, disegel karena melanggar alih fungsi lahan.
Penyegelan ini dilakukan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyegelan ini berdasarkan aduan masyarakat.
"Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum Undang-Undang berlaku," kata Zulhas, dikutip Jumat (7/3).
Sebanyak 4 lokasi yang disegel adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.
"Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi," imbuh dia.
Di sisi lain, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan ada indikasi pelanggaran pidana dalam pembangunan 4 tempat wisata ini.
"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh pak Menko dan pak Gubernur," papar Hanif.
Hanif membeberkan berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan itu berkontribusi menyebabkan banjir di Bogor dengan kerugian material yang besar dan 1 korban jiwa.
"Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang, artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus bencana di hulu di hilir cukup besar," tegas dia.
Menurut dia, penyegelan ini akan terus berlanjut di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Ini mulai dari kawasan hulu di Puncak hingga hilir di wilayah Jakarta.
"Kita di segmen satu dari DAS Ciliwung. Nah, segmen hulu ini ada di Kabupaten Bogor kemudian, segmen ke dua ada di Kota Bogor, segmen tiganya Kabupaten lagi, segmen empatnya Depok, segmen lima dan enemnya di Daerah Khusus Jakarta," papar dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengembalikan alam Jawa Barat seperti semula sesuai dengan penataan ruang.
"Untuk itu juga kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakan ini karena Jawa Barat itu palang pintunya Jakarta dan paling utamanya warga di Jakarta, jangan lagi bangun bangunan villa dan sejenisnya di Puncak," tutur Dedi.
Selain itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam memberikan izin.
"Saya mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru, hari ini kita tanda tangani, yaitu menarik seluruh proses perizinan dikembalikan ke kepala daerah. Perizinan pendelegasian tugas ke masing-masing SKPD kami tarik kembali," jelas Rudy.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News