GenPI.co - Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut memberikan kritikan kepada Bappenas yang ingin menambah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Semua berawal saat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengajukan permohonan tambahan 1.590 ASN pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (12/2).
Tidak hanya meminta tambahan ASN, Bappenas juga menginginkan pembangunan kantor baru serta coworking space.
Permintaan dari Bappenas itu langsung menuai kritikan dari anggota DPR, termasuk Hillary Brigitta Lasut.
Kader Partai Demokrat itu mempertanyakan urgensi penambahan ASN dan infrastruktur kantor Bappenas di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
"Tolong yakinkan kami, kenapa Bappenas menginginkan itu? Perlu diingat, setiap kebijakan akan berdampak kepada masyarakat," ucap Hillary pada video yang diunggah akun Instagram resmi Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Kamis (13/2).
Hillary juga menyoroti pemotongan anggaran sebesar 80 persen atau sekitar Rp 80 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Padahal, Hillary menilai Kementerian PUPR memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur.
Pemotongan anggaran kajian dan analisis Bappenas sebesar 51,5 persen juga dinilai Hillary dapat menghambat kualitas kebijakan pemerintah.
“Bagaimana negara bisa mengharapkan Bappenas memberikan pertimbangan yang berkualitas kepada presiden jika kajiannya dikurangi? Jangan sampai akhirnya hanya menjadi yes man bagi pimpinan tanpa kajian mendalam,” tegas Hillary.
Wanita asal Manado itu mengingatkan bahwa selama ini banyak kebijakan publik yang dibuat tanpa kajian matang, sehingga berujung viral di masyarakat lalu akhirnya ditarik kembali.
Menurutnya, pemotongan anggaran kajian dan analisis di Bappenas justru berisiko memperparah tren kebijakan yang tidak berbasis data.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News