GenPI.co - Miris benar nasib mayoritas petugas damkar. Meski kerap bertaruh nyawa, mayoritas statusnya masih honorer K2. Sampai sekarang, belum ada kejelasan nasib para petugas yang pantang pulang sebelum padam ini.
Ada rasa galau. Raca cemburu. Maklum, kebijakan pemerintah belum memihal mereka. Dari waktu ke waktu, pemerintah kerap memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan (dalam rekrutmen CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Tolong Pak Menteri, lihatlah nasib kami honorer K2 teknis dari pemadam kebakaran. Kami tidak pernah tersentuh kebijakan pemerintah. Honor minim, pekerjaan penuh tantangan bahkan nyawa kadang taruhannya di lapangan," tutur Yosi Novalmi, honorer K2 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kepada JPNN.com (GenPI.co Group), Kamis (7/11).
Jenjang pendidikan Yosi juga tak kalah dari guru dan tenaga kesehatan. Selama mengabdi di damkar, Yosi tercatat sebagai sarjana. “Setiap kali ada kebijakan pemerintah selalu melukai hati kami. Sebagai petugas Damkar, bahaya yang mengadang sangat besar. Tidak seimbang dengan gaji yang didapat. Sementara status masih saja honorer,” tambahnya.
DI lapangan, hampir semua anggota damkar statusnya honorer. Hanya 12 orang yang PNS di Kabupaten Kerinci. Itu termasuk kepala bidang dan kepala seksi.
"Mereka di kantor dan kalau yang bertugas di lapangan semuanya honorer. Mohon jadi pertimbangan pemerintah, karena rerata kami sudah berkeluarga. Bagaimana dengan pendidikan anak kami. Honor minim sekali, kami terpaksa bertahan karena sudah terlanjur mencintai pekerjaan ini," tuturnya
Harapan Yosi hanya satu. Dia ingin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo ikut memerhatikan nasib honorer K2 di Damkar.
"Kami seperti dianaktirikan. Lebaran pun kami bekerja. Nyawa kami pertaruhkan. Kalau tewas dalam tugas, istri janda anak yatim tanpa ada pesangon dan apresiasi," tandasnya. (esy/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News