6 Juta NPWP Bocor, Termasuk Milik Presiden Jokowi dan Gibran, Ini Respons DJP

GenPI.co - Kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini data yang bocor adalah nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dugaan kebocoran data NPWP ini termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku sedang mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP.

BACA JUGA:  Pelajar dari 5 SMK Telkom Dapat Pemahaman Pentingnya Jaga Data Pribadi di Dunia Maya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus ini.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata dia, Kamis (19/9).

BACA JUGA:  Data Google Bisnis Hotel di Indonesia Diretas, Ini Kata Google

Kabar ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Namun demikian, keaslian informasi itu belum terverifikasi.

BACA JUGA:  Tak Usah Risau, PLN Jamin Data Pelanggan Aman dengan Sistem Terenkripsi

Teguh melalui akun X @secgron menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs ini oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Data yang bocor ini meliputi NPWP, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lain.

Teguh membeberkan data ini dijual seharga Rp150 juta.

Teguh dalam cuitannya membeberkan data yang bocor ini termasuk milik Presiden Jokowi, wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan adiknya, Kaesang Pangarep.

Sejumlah menteri juga masuk dalam daftar data pribadi yang bocor.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteti BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(ant)