Bubarkan Demonstran, Bupati Halmahera Utara Bawa Parang

GenPI.co - Bupati Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara (Malut), Frans Manery, membubarkan demonstran dengan sebilah parang di Tobelo pada Jumat (31/5).

Demonstran ini terdiri dari sekelompok mahasiswa dan pemuda yang menggelar unjuk rasa di Tobelo.

Sebelumnya, mereka tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati dan Hotel Marahai.

BACA JUGA:  Gandeng PAN dan Demokrat, Golkar Siap Menangkan Jaro Ade di Bogor

Mereka menggelar refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan diwarnai aksi penolakan kedatangan artis Ibu kota Mario G Klau dan komika Mongol Stres.

Keduanya dijadwalkan menghibur masyarakat di acara puncak yang terletak di Lapangan Do'Omu Matau, Jumat malam.

BACA JUGA:  Demokrat Dekati Golkar Seusai Bey Machmudin Menolak Diusung Maju Pilkada Jawa Barat

Bupati Halut Ir Frans Manery mengaku aksinya yang mengeluarkan sebilah parang untuk menegur massa adalah tindakan pribadi.

Dia berdalih tindakannya ini bukan sebagai kepala daerah karena dia tidak memakai atribut.

BACA JUGA:  Ancam Kebebasan Pers, Jurnalis Solo Demo Tolak RUU Penyiaran

"Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi," tegas dia.

Sebelum mengejar massa dengan sebilah parang, dia telah menegur demonstrahn untuk pulang.

Akan tetapi, para demonstran tidak mengindahkan permintaan dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.

Aksi ini membuat Bupati Halut Frans Manery yang tidak terima lalu mengejar para demonstran.

Alhasil, para pendemo bubar karena melihat Bupati Halmahera Utara itu membawa sebilah parang.

Aksi ini langsung direkam video oleh para pendemo. Dalam video tersebut tampak Bupati Frans Manery memakai kemeja putih dan didampingi 2 pengawal.

Sementara itu, Ketua GMKI Halut, Rivaldo Djini, menegaskan unjuk rasa ini merupakan wujud keprihatinan yang mereka alami.

Ini mulai dari gaji honorer tenaga kesehatan, hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 desa yang belum dibayar Pemkab Halut.

Mereka juga memprotes kebijakan Pemkab yang justru menggelar acara hiburan dengan mendatangkan artis.

Acara ini pastinya memakan anggaran APBD yang besar.

"Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," jelas dia.(ant)