YAICI Gandeng Pemprov Jawa Tengah soal Kental Manis dan Kasus Stunting

GenPI.co - Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terkait kasus stunting dan konsumsi kental manis.

Tidak hanya itu, YAICI juga bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah untuk membahas dua hal polemik tersebut saat bertemu dengan Pemprov Jawa Tengah.

Pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yuni Rahayuningtyas dan Kepala Bagian Bidang Keagamaan Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah Muhammad Yusuf.

BACA JUGA:  Cara YAICI dan Kampung Dongeng Indonesia Gencarkan Edukasi Gizi

Keduanya membahas polemik kental manis di tengah masyarakat yang hingga saat ini masih kerap diberikan sebagai minuman susu untuk anak dan balita.

Yuni Rahayuningtyas mengatakan pentingnya perhatian terhadap edukasi bahaya konsumsi kental di tengah maraknya kasus stunting.

BACA JUGA:  YAICI Gandeng PP Aisyiyah dan Muslimat NU untuk Edukasi Kesehatan Gizi

Menurut Yuni perlu materi edukasi kental manis bukan susu dalam setiap upaya penanganan stunting.

“Kalau dilihat di lapangan terkait stunting dan kental manis memang edukasi dan materinya harus mulai diperkuat karena sedang marak ya (stunting dan pemberian kental manis pada balita),” ucap Yuni dari rilis yang diterima GenPI.co, Rabu (15/11).

BACA JUGA:  Kurangi Stunting di Jakarta dan Banten, YAICI Beri Pesan ke Surveyor

Lebih lanjut Yuni menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan bersama stakeholder lain juga sudah gencar melakukan optimalisasi pelayanan posyandu melalui kader-kadernya.

Pada kesempatan itu PP Aisyiyah dan YAICI memaparkan hasil temuan lapangan terhadap keluarga dengan anak stunting yang dilakukan di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Anak balita yang terindikasi stunting memiliki kebiasaan jajan sembarangan serta pola asuh orang tua yang tidak paham akan gizi yang baik untuk anak.

Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mengatakan pihaknya juga menemukan permasalahan monitoring pada program makanan tambahan (PMT).

Menurut Arif monitoring PMT ini harus diperhatikan pemerintah. Jangan sampai bantuan yang diberikan meski tepat sasaran tapi tidak tepat guna seperti tidak dikonsumsi oleh anak, melainkan orang tua hingga diberikan pada tetangga atau anggota keluarga lain.

“Tugas pemerintah dan semua selanjutnya setelah PMT terdistribusi adalah memastikan agar PMT tersebut dikonsumsi dengan baik dan benar," imbuh Arif.(*)