GenPI.co - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Sekjen PB PGRI) Ali Rahim menilai program guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) memberi kepastian ketersediaan pendidik.
Pasalnya, hingga saat ini sudah lebih dari 550.000 guru honorer telah berubah status menjadi Guru ASN PPPK.
Jumlah tersebut sudah termasuk 250.300 guru lulus seleksi PPPK Guru 2022 dan mendapatkan penempatan.
Selain itu, pemerintah juga sudah memastikan melakukan rekrutmen PPPK 2023 dan meminta pemerintah daerah segera mengusulkan kebutuhan atau formasi guru PPPK 2023.
"Program ini meningkatkan kesejahteraan guru dan juga untuk menciptakan kepastian terhadap ketersediaan pendidik di masa mendatang," jelas Ali Rahim di Jakarta, Jumat (17/3/2023).
"Pemerintah sudah punya niat yang bagus," sambungnya.
Menurut Ali Rahim, bahwa misi besar program yang diinisiasi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbudristek) itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Ali Rahim pun membeberkan, sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang diangkat menjadi guru ASN PPPK.
"Hal itu merupakan pencapaian pertama kalinya dalam sejarah," jelas Ali Rahim.
Senada dengan Ali Rahim, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pengurus Besar PGRI Pusat Achmad Wahyudi juga turut menyatakan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek.
"Sebenarnya, ada hal rumit yang tidak bisa dipahami semua orang, yakni ruang teknis administratif," jelas Achmad Wahyudi.
"Ini artinya memang rekrutmen ASN PPPK sangat tak sederhana. Kita perlu mendukung pemerintah, jangan justru menambah kerumitan," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia, terutama pada aspek pendidikan.
Menurut Emil Dardak, bahwa Pemprov Jatim akan meningkatkan jumlah formasi pada seleksi PPPK 2023 dari periode sebelumnya sebanyak 2.450 kuota.
"Apalagi, pemerintah pusat telah menjamin gaji ASN PPPK dan tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Pokoknya, apa yang diamanatkan menjadi tanggung jawab. Kami harus mengusulkan semaksimal mungkin,” ungkap Emil Dardak.
Pasalnya, kata Emil Dardak, penyediaan gaji dan tunjangan guru ASN PPPK telah disediakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum.
"Hanya saja tidak semua Pemda memahami bahwa gaji dan tunjangan guru ASN PPPK sudah ditanggung pemerintah pusat, sehingga enggan mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan daerah," jelas Emil Dardak.
Padahal, menurut Emil Dardak banyak guru yang masih berstatus honorer maupun yang akan memasuki masa pensiun. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News