GenPI.co - Kabar kepastian jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 makin tak jelas. Sebab, sampai hari ini tak ada kepastian dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Sementara itu, portal informasi Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022 pun masih bertuliskan "Pengumuman Hasil Seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut" seperti dilihat di laman gurupppk.kemdikbud.go.id.
Sebelumnya, banyak tokoh di parlemen yang sudah 'berteriak' agar persoalan ini secepatnya untuk diselesaikan. Bahkan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun memberikan perintah agar secepatnya diselesaikan dengan baik.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi pada raker 3 November 2022 juga menegaskan, bahwa masalah PPPK ini menjadi rumit karena antara pusat dan daerah saling lempar handuk.
Menurut Dede Yusuf, pemerintah pusat merasa sudah menyediakan anggaran untuk gaji PPPK lewat Dana Alokasi Umum (DAU) kucuran dari APBN.
Namun, pemda malah merasa belum mendapatkan anggaran gaji PPPK.
Oleh sebab itu, Dede Yusuf pun meminta Wakil Presiden Ma’ruf Amin turun tangan dan hal ini dimasukkan dalam kesimpulan rapat.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang langsung meminta Plt Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani serius memikirkan nasib guru lulus passing grade (PG) PPPK 2021.
Syaiful Huda menegaskan bahwa program pengadaan 1 Juta guru PPPK semangatnya ialah untuk memberikan afirmasi guru honorer menjadi ASN jenis PPPK.
Namun, Syaiful Huda menilai, bahwa skema pengangkatan guru honorer menjadi PPPK yang dibuat Kemendikbudristek masih tambal sulam.
"Ini perlu dicari formulasi yang tidak lagi tambal sulam, tetapi harus firm. Tolong dicarikan skema lagi yang masuk P1 supaya mereka mendapat penempatan dari proses seleksi ini," tegas Syaiful Huda saat mengawali rapat kerja dengan Prof Nunuk dan jajarannya di Senayan, Jakarta, Kamis, 3 November 2022.
"Jangan sampai teman-teman yang sudah P1 dan P2, P1 terutama, jangan sampai tidak mendapat SK pengangkatannya," sambungnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan masalah ini dipicu inkonsistensi pemerintah dalam program pengangkatan 1 juta guru PPPK.
Inkonsistensi pemerintah, antara lain terkait anggaran untuk gaji guru PPPK, jumlah kuota yang tidak sesuai rencana awal, dan guru lulus PG yang disebut masuk prioritas satu (P1) tetapi faktanya banyak yang tidak mendapatkan formasi.
"Padahal mereka sudah lulus passing grade, sudah belajar, sudah ikut bimbingan tes, sudah dinyatakan lulus, kok disuruh menunggu lagi," jelas Politikus Partai Golkar ini. (JPNN/GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News