GenPI.co - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendadak menyoroti persoalan honorer di daerah yang terlihat masih amburadul.
Pasalnya, hingga kini masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK atau aparatur sipil negara (ASN).
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas terkait persoalan honorer dan mencarikan solusinya.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).
"Pagi tadi saya telepon ke MenPAN-RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengaku, bahwa rekrutmen tenaga honorer sewaktu dia masih menjadi wali kota Surakarta sudah dihentikan.
"Saat saya masih wali kota itu sebetulnya sudah 100 persen distop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah," jelas Presiden Jokowi.
Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang juga sebagai Ketua Umum APPSI periode 2022—2023.
Menurut Isran Noor dalam acara pra-Rakernas APPSI, dirinya meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.
Isran Noor menjelaskan, bahwa kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.
"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," kata Isran Noor dari situs resmi APPSI. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News