Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Mirip Program Ahok, Ini Buktinya

GenPI.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Senin (17/10/2022).

Heru Budi Hartono juga mengungkapkan sejumlah program yang akan dikerjakannya.

Beberapa program tersebut terdengar mirip dengan era mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

BACA JUGA:  Anies Baswedan Ingin Jadi Presiden, Media Asing Singgung Kasus Ahok

Namun, hal itu tak mengherankan karena Heru pernah menduduki sejumlah jabatan di DKI Jakarta saat zaman Jokowi dan Ahok.

Jabatan tersebut antara lain Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, Wali Kota Jakarta Utara, lalu Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKl Jakarta.

BACA JUGA:  Jokowi Tak Ungkit Rekomendasi TGIPF ke FIFA, Ketum PSSI Iwan Bule Aman?

Berikut sejumlah program Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan dikerjakan:  

1. Pos pengaduan warga

Program pertamanya saat kembali ke Balai Kota adalah mengaktifkan kembali pos pengaduan warga.

BACA JUGA:  Kepada Para Investor, Jokowi Buka Peluang Tanam Modal di IKN Nusantara

Pos pengaduan masyarakat ini merupakan program pada zaman Jokowi dan Ahok.

Pos pengaduan di Balai Kota ini kemudian ditiadakan saat masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena diganti dengan aduan di aplikasi Jakarta Kini (Jaki).

"Insyaallah begitu (ada pos pengaduan, red) besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat, nanti ada poin-poin misalnya Pak Sekda, asisten, saya minta perwakilan dari wali kota," jelas Heru.

Heru menambahkan pengaduan masyarakat bakal dilakukan pada Senin hingga Kamis.

"Kalau Jumat kan terbatas, karena ada yang mau salat Jumat, tetapi waktunya tentunya kita akan bertugas lainnya," tambahnya.

2. Melanjutkan normalisasi

Heru mempertimbangkan untuk melanjutkan normalisasi sungai yang dicetuskan oleh Ahok.

Normalisasi adalah langkah melebarkan sungai yang dibeton.

Program ini sempat menjadi pro dan kontra karena harus memindahkan atau menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai.

Lantaran adanya penggusuran itu, normalisasi kemudian dihentikan pada zaman Gubernur Anies Baswedan.

"Untuk normalisasi, kami lihat ya," kata Heru.

3. Slogan mirip Jokowi

Heru Budi juga berpegang pada slogan mirip Presiden Jokowi soal bekerja.

Mengingat, dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres).

"Saya akan kerja, kerja, kerja," tandasnya.

Adapun, Heru dilantik untuk masa jabatan satu tahun dan akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian per tiga bulan.(mcr4/jpnn)