GenPI.co - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko meminta tolong kepada seluruh elemen masyarakat terkait kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.
Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menutup semua celah penempatan PMI non-prosedural.
"Jangan sampai keinginan besar PMI untuk berangkat kerja ke luar negeri ini dilakukan dengan mengabaikan prosedur, dan sayangnya lagi ada yang mengakomodasi," kata Moeldoko, Senin (26/9).
Lebih lanjut, Moeldoko juga memberikan apresiasi kepada kalangan masyarakat tertentu yang menurutnya berkontribusi terhadap pemerintah.
Salah satunya adalah sekelompok elemen masyarakat yang mampu mencegah penempatan PMI secara non-prosedural.
"Keterlibatan elemen masyarakat dalam memerangi penempatan PMI non-prosedural sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
Moeldoko juga menjelaskan, dirinya dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian dan lembaga terkait telah bekerja keras untuk mencegah penempatan PMI non-prosedural.
Salah satu tindakan yang dilakukan olehnya adalah dengan memangkas prosedur keberangkatan dan penempatan PMI.
Selama ini, proses penempatan PMI dinilai rumit, panjang, dan menghambat sehingga muncul tindakan non-prosedural yang dilakukan calon PMI.
Selain itu, Moeldoko menilai KSP juga telah mengkaji kembali regulasi soal pembiayaan penempatan PMI.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News