GenPI.co - Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan tanggapan tegas terkait bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) yang dipotong.
Mensos Risma mengaku sudah mendengar laporan adanya masyarakat yang diwajibkan menggunakan uang BLT BBM untuk membeli sesuatu ke pihak lain.
Ia pun berharap bisa segera mendapatkan bukti-bukti dan laporan terkait hal tersebut, agar bisa menyelidikinya secara langsung.
"Mana datanya? Kasih saya, tak selidiki sekarang," ujar Mensos Risma pada Rabu (21/9).
Seperti diketahui, baru-baru ini terdapat laporan pemotongan BLT BBM yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah.
Salah satunya adalah pemotongan BLT BBM oleh istri kepala dusun sebesar Rp20.000 per penerima manfaat.
Selain itu, ada juga penarikan BLT BBM senilai Rp100.000 oleh pemerintah desa dengan dalih untuk biaya sedekah bumi yang rencananya akan digelar tahun depan.
Terkait hal itu, Mensos Risma menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas laporan pemotongan BLT BBM oleh sejumlah kepala daerah.
Ia memastikan bahwa BLT BBM langsung diberikan kepada penerima manfaat (PM) melalui PT Pos Indonesia, tidak melalui pejabat daerah.
Sebab, dirinya juga menerima laporan dari PT Pos Indonesia dengan bukti foto penyerahan uang kepada PM, yang sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Lebih lanjut, Mensos Risma mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setiap bulannya untuk sosialisasi penyaluran BLT BBM.
Mensos Risma berharap APH maupun media dapat memberi laporan faktual mengenai pemotongan BLT BBM. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News