GenPI.co - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan ada tiga tuntutan pada demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Said mengatakan isu yang pertama, yakni soal penolakan kenaikan harga BBM.
"Kami meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM," ucap dia di lokasi, Selasa (6/9).
Menurut Said, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi meningkat.
Sementara itu, dia mengungkapkan isu kedua yang disoroti pihaknya terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Ketiga, menaikkan upah minimum 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," ujarnya.
Said menyatakan Omnibus Law merupakan penyebab upah tidak naik berturut-turut.
Dia menganggap di tengah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, Menteri Ketenagakerjaan seenaknya tak mengeluarkan kebijakan menaikkan upah.
"Artinya, tidak adanya kenaikan upah bakal mengakibatkan inflasi tembus 7 sampai 8 persen, walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 6,8 persen," ungkapnya.
Said juga menyebut tarif transportasi akan meningkat tajam.
"Selain itu, inflasi makanan akan mencapai 11,5 persen yang diperkirakan tembus di angka 15 persen," terangnya.
Di sisi lain, Said menilai harga barang pokok juga akan naik sebesar 15-20 persen.
Terkait aksi demo, Said Iqbal menyatakan unjuk rasa kali ini dicetuskan Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, termasuk KSPI hingga KSBSI.
Dia menjelaskan aksi 6 September dilakukan serempak di 34 provinsi Indonesia dan terkonfirmasi sekitar 20 provinsi.
"Beberapa provinsi, seperti Papua dan Papua Barat, belum bisa melakukan aksi karena faktor keamanan," tuturnya.
Sementara itu, demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada hari ini diikuti sekitar 2 ribu orang.
Dia menyatakan aksi kali ini hanya awalan dan akan terus dilakukan sampai Desember 2022.
"Kami juga akan mempertimbangkan mogok nasional," kata dia. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News