Begini Skema Pembayaran Jasa Keuangan untuk Konservasi DAS Rejoso

GenPI.co - Peneliti Senior Lanskap dan Investasi World Agroforestry (ICRAF) Beria Leimona menjelaskan tentang skema pembayaran jasa keuangan yang diterapkan dalam Gerakan Rejoso Kita untuk konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejoso, Jawa Timur.

Seperti diketahui, skema pembayaran jasa keuangan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketersediaan air bersih di DAS Rejoso.

Beria mengatakan skema pembayaran jasa lingkungan pada dasarnya merupakan skema co-investasi.

BACA JUGA:  Mengenal Gaya Hidup Slow Living Lewat Kegiatan Ramah Lingkungan

"Dalam skema tersebut, ada pihak yang berperan sebagai penjual jasa lingkungan. Misalnya, petani pengelola lahan yang melakukan konservasi tanah dan air," ucap dia di JS Luwansa Conference Hall, Jakarta Selatan, Kamis (25/8).

Selain penjual, Beria menerangkan ada pembeli jasa lingkungan, yaitu para pihak yang menikmati jasa lingkungan.

BACA JUGA:  Diklaim Ahlinya AC, Midea Indonesia Hadirkan 3 Produk Ramah Lingkungan

"Misalnya, ketersediaan air bersih," ujarnya.

Kemudian, pihak perantara, yaitu biasanya konsorsium atau forum yang disepakati bersama untuk mengelola program.

BACA JUGA:  Peka Isu Lingkungan, Restoran Ini Beri Info Jejak Karbon di Menu

Adapun program yang dilakukan, seperti melakukan identifikasi, verifikasi lahan, mengukur indikator capaian, monitoring kinerja, dan menyalurkan dana kompensasi.

Dalam lokakarya Nasional “Pengelolaan Terpadu DAS Rejoso melalui Pertanian Berkelanjutan, Emisi Rendah Karbon, serta Investasi Bersama Sumber Daya Air”, ICRAF juga memaparkan hasil simulasi komputer dengan menggunakan model Hidrologi GenRiver - Generic Riverflow.

Simulasi tersebut menggambarkan skema pembayaran jasa lingkungan yang bertujuan menjaga jumlah tegakan 500 pohon per hektar mampu meningkatkan infiltrasi sebanyak 0,5–1 persen dan menurunkan limpasan permukaan sebanyak 1,5–2 persen.

Gerakan Rejoso Kita Lokakarya Nasional juga memaparkan pengenalan teknologi budi daya padi ramah lingkungan, percontohan konstruksi, dan manajemen pengelolaan sumur bor.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menanggulangi berbagai persoalan DAS, seperti eksploitasi berlebihan, alih guna lahan, hilangnya vegetasi, erosi tanah, longsor, dan kekeringan. (*)