Ini 2 Strategi Jokowi untuk APBN 2023, Singgung Optimisme dan Pertumbuhan

GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan ada dua strategi agar APBN 2023 bisa membangkitkan optimisme dan pertumbuhan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).

Pertama, difokuskannya APBN 2023 untuk lima agenda utama yang dijabarkan dalam poin di bawah ini.

BACA JUGA:  Pidato Jokowi Menunjukkan Sikap Negarawan, Kata Ujang Komaruddin

1. Kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial;

2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

BACA JUGA:  Pengamat Sindir Keras Pidato Kenegaraan Jokowi, Begini Kalimatnya

3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;

4. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor;

BACA JUGA:  5 Agenda Besar Presiden Jokowi, Masyarakat Patut Bahagia

5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Kedua, menjadikan 2023 sebagai tahun momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas.

Hal itu dilakukan agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.

“Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati,” katanya.

Presiden Jokowi juga menyebut reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan.

“Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya. (ant)