Forum Mahasiswa Papua Desak RUU DOB Disahkan, Begini Harapannya

GenPI.co - Forum Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) segera disahkan.

Demonstrasi yang diikuti 200 simpatisan dari Jabodetabek ini digelar di dua titik, yakni area Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada pukul 10.30-12.00 WIB dan di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, pukul 12.30-14.00 WIB pada Kamis (23/6).

Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia.

BACA JUGA:  DPR Akan Bahas RUU Pembentukan Provinsi Baru Papua Hari Ini

“Pemekaran DOB akan meletakkan kesejahteraan tanah Papua dan OAP (Orang Asli Papua) sejajar dengan saudara-saudaranya di provinsi lain,” ujar Charles dalam keterangan resminya.

Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah.

BACA JUGA:  DPR RI Serius Libatkan Warga Bahas 3 RUU Pemekaran Provinsi Papua

Selain itu dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Pemekaran ini akan memeratakan hasil pembangunan, yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah terbangun,” imbuhnya.

BACA JUGA:  DPR Targetkan 3 RUU Pemekaran Provinsi Papua Selesai Akhir Juni

Pemekaran DOB, menurut Charles, akan membuka lapangan kerja baru bagi OAP.

Charles juga menguraikan, forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir elite.

Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke tiga daerah otonomi baru.

“Sehingga praktik korupsi mereka makin sempit,” ungkap Charles.

Untuk itu, forum mahasiswa mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI segera menangkap elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi, agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP.

“Ini sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus Nomor 20 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua,” jelas Charles.

“Forum mahasiswa juga berkeyakinan bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewengan dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya telah dimiliki aparat penegak hukum,” tegasnya.(*)