GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kondisi global terkini seusai 22 negara menghentikan ekspornya untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing.
Kepala Negara Kabinet Indonesia Maju menyatakan pihaknya harus ikut bisa bersikap cermat dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat berbagai tantangan termasuk lanjutan invasi militer Rusia ke Ukraina.
Dia meminta para menteri dan jajaran menjadikan krisis ini sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
"Di sisi krisis pangan tadi yang saya sampaikan, sebetulnya ada sisi peluangnya, untuk urusan pangan, yang bisa dikejar dalam waktu pendek," kata Presiden Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/6/2022).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan ada beberapa komoditas pangan yang berpeluang menjaga stabilitas pangan.
Komoditas itu bisa ditanam dan dipanen dalam waktu singkat, seperti jagung dan kedelai.
"Bisa dipanen dalam waktu singkat berkisar tiga bulan sampai dengan 100 hari, serta padi sekira empat bulan," terang Jokowi.
Presiden juga meyakini lahan di Indonesia masih luas untuk memenuhi upaya memanfaatkan peluang tersebut, termasuk lahan-lahan yang sudah bersertifikat hak guna usaha (HGU).
"Saya sampaikan misalnya sawit, yang masih pendek itu bisa ditanami jagung, ada yang sudah gede ditanami porang," imbuh eks Wali Kota Solo itu.
Jokowi menegaskan Indonesia juga memiliki ketersediaan sumber daya manusia untuk menggarap peluang dari ancaman krisis pangan tersebut, bahkan bila menilik ke laut, potensinya juga sama besarnya.
"Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka yang pendek, kita terapkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan, tetapi sekali lagi kita memiliki potensi untuk ekspor," papar Presiden.
Presiden Jokowi menuturkan komoditas pangan sangat mudah dipasarkan, bahkan dia mengungkapkan ada negara yang sudah meminta pasokan ekspor beras sebanyak 100 ribu ton per bulan.
"Permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Beras ada yang minta 100 ribu ton per bulan, ada yang minta 2,5 juta ton tahun ini," tandasnya.
Sebagai informasi tambahan, sidang paripurna tersebut dihadiri seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan pimpinan lembaga.
Presiden turut meminta Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan segera menuntaskan persoalan minyak goreng.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News