GenPI.co - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menilai Indonesia tetap memiliki komitmen untuk mendorong dan meningkatkan tata kelola data.
Dia menjelaskan komitmen itu berlangsung dalam Pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.
Menurutnya, dalam DEWG komitmen tata kelola data tidak saja hanya di dalam negeri, tapi juga melibatkan tanggung jawab di lintas batas negara.
“Di dalam DEWG G20 Presidency Indonesia, satu dari tiga isu prioritas yang kami bahas adalah cross-border data flow dan data-free flow with trust (CBDF),” katanya di Jakarta, Selasa (7/6).
Johnny mengatakan dalam Forum DEWG terdapat beberapa prinsip-prinsip CBDF yang diperkenalkan Indonesia untuk dibicarakan bersama delegasi negara G20.
“Misalnya lawfulness, fairness, transparency, dan sampai di tingkat tertentu ada unsur-unsur reciprocal. Itu akan kita bicarakan, yang nanti kami harapkan juga menjadi bagian dari komunikasi ke para menteri digital dalam rapat di bulan September mendatang,” ujarnya.
Selain itu, tata kelola data antarnegara tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi.
Namun, berkaitan dengan aspek geostrategis, kedaulatan, dan geopolitik yang perlu dibahas agar terjadi titik seimbang.
Oleh karena itu, pihaknya melalui pembahasan dan diskusi bersama mengharapkan agar manfaat ekonomi, kerja sama dan flow data bisa dengan terkelola dengan baik.
“Tata kelola data tidak saja data pribadi. Data pribadi itu sangat luas, ada geoparsial, data kependudukan dan lain sebagainya. Ada konteks data yang besar, ada meta data," jelas Johnny.
Johnny menekankan tidak semua yang diminta akan bisa terwujud, tetapi terkait dengan data ini begitu strategis dan penting.
"Setidaknya dapat dibicarakan di meja perundingan," ujarnya
Sementara itu, dia mengatakan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Data Pribadi tengah berproses di Komisi I DPR RI dan meyakini regulasi itu bisa segera selesai dan segera diterapkan.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News