GenPI.co - Warga Pulau Komodo masih terus berusaha mencari cara untuk menyampaikan penolakan penutupan Pulau Komodo dan relokasi warga kepada Presiden RI. Pada hari Minggu (25/8), mereka mengajak perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk berdialog terkait hal itu.
Salah satu tokoh pemuda di Pulau Komodo, Akbar, menjelaskan bahwa kunjungan perwakilan Bappenas ke Pulau Komodo sebenarnya untuk berwisata. Namun, warga setempat memanfaatkan momen tersebut untuk menitipkan pesan kepada presiden terkait penolakan mereka atas wacana penutupan Pulau Komodo dan menolak direlokasi.
Baca juga:
Di Tengah Isu Penutupan TNK, Warga Komodo Tetap Cinta Indonesia
Akan Lakukan Kajian, Tim KLHK Disambut Demo oleh Warga Komodo
Masyarakat Pulau Komodo: Konservasi Yes, Penutupan No!
Akbar juga menjelaskan bahwa warga Pulau Komodo terlebih dahulu meminta bantuan dari Balai Taman Nasional Pulau Komodo (BTNK) untuk memfasilitasi dialog antara warga dan pihak Bappenas.
“Masyarakat Komodo berbondong-bondong menyambut dengan aksi damai melalui atribut demonstrasi. Kunjungan Bappenas sesungguhnya untuk berwisata, tapi warga secara serentak meminta pihak BTNK memfasilitasi dialog agar bisa disampaikan ke pihak presiden,” kata Akbar saat dihubungi GenPI.co Minggu(25/8).
Dialog warga komodo dengan Bappenas.
Akbar menjelaskan langkah tersebut dilakukan warga karena mereka sudah resah atas isu penutupan Pulau Komodo dan isu relokasi warga dari Pulau Komodo.
“Ya kami lakukan karena saking resahnya warga atas isu ini, sehingga melahirkan kegelisahan berkepanjangan,” ujarnya.
Kepada pihak Bappenas, warga pulau Komodo menyampaikan aspirasi mereka terkait wacana penutupan Pulau Komodo dan menolak untuk direlokasi. Selain itu, warga Pulau Komodo juga menuntut Gubernur NTT Viktor Lasikodat untuk meminta maaf karena telah menyebut warga Pulau Komodo sebagai warga liar.
Akbar juga menyampaikan bahwa pihak Bappenas menyanggupi untuk menyampaikan pesan warga Pulau Komodo kepada Presiden Joko Widodo.
“Kita sampaikan untuk dipenuhi hak-hak kami sebagai warga Negara, hak agraria, hak pendidikan, hak dasar warga Negara. Intinya yang penting adalah menuntut permintaan maaf atas pernyataan Laiskodat (Gubernur NTT) soal warga liar,” jelas Akbar.
Hingga saat ini, nasib warga Pulau Komodo masih menunggu hasil dari kajian tim terpadu KLHK Kajian tersebut nantinya menjadi landasan apakah penutupan Pulau Komodo dan rencana relokasi warga dari Pulau Komodo. Sebelumnya, tim itu telah melakukan tinjauan di Pulau Komodo pada 13-16 Agustus 2019 lalu.
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News