GenPI.co - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menemukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan periode 2021 sebesar Rp 4,17 miliar, serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 3,13 miliar.
"BPK menekankan pentingnya peningkatan monitoring dan pengendalian atas pengelolaan rekening kas pada Organisasi Perangkat Daerah dan Bank DKI," kata Kepala Perwakilan BPK DKI Dede Sukarjo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5).
Temuan itu disampaikan saat Rapat Paripurna soal Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2021.
BPK DKI juga menemukan kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp 3,52 miliar.
Tak hanya soal kelebihan bayar, BPK juga menemukan kekurangan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 141,63 miliar.
Penyebabnya, ada 303 wajib pajak yang melunasi BPHTB dan sudah selesai melakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan. Namun, BPHTB kurang ditetapkan sebesar Rp141,63 miliar.
"Hal itu terjadi karena pengesahan atau validasi bukti pembayaran BPHTB dilakukan sebelum proses verifikasi dan validasi perhitungan ketetapan BPHTB," ujar Dede.
Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan pemungutan dan penyetoran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp13,53 miliar.
Sementara itu, dalam pengelolaan aset, BPK juga menemukan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan sebesar Rp 2,17 miliar, dan pencatatan aset ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya.
Selain itu, ada 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat serta pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian kerja sama.
Temuan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemprov DKI dalam mengelola keuangan daerah meski dalam Laporan Keuangan sejak 2017 hingga 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News