GenPI.co - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara dituding menggembosi demo mahasiswa yang digelar besar-besaran pada Senin (11/4).
Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki mengatakan pihaknya memilih jalur audiensi dengan Pemerintah sebelum memutuskan untuk berdemonstrasi.
"Tidak semua program Pemerintah harus kami tolak," kata Marzuki di Jakarta, Jumat (8/4).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menemui BEM Nusantara di kantornya Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Mahasiswa menolak penundaan Pemilu 2024 dan dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Marzuki mengatakan, jika program Pemerintah baik untuk masyarakat, maka tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk menolak.
Sebaliknya, jika program Pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat, maka mahasiswa akan menolak.
Dia juga mengatakan BEM Nusantara belum memastikan akan ikut turun aksi dengan mahasiswa lain di Istana Presiden.
"Belum tentu (aksi) kalau dari internal kami sendiri. Jujur, mengenai isu (kenaikan) BBM ini kami juga masih dalam pengkajian. Terus, terkait minyak goreng, itu kami dari Desember angkat," kata Marzuki.
"Semua yang menjadi tuntutan sudah kami sampaikan ke Pak Wiranto," sambungnya.
Sementara itu, Wiranto mengatakan pertemuan dengan BEM Nusantara atas seizin Presiden Jokowi dan menyerap aspirasi mengenai hal-hal yang sedang dihadapi bangsa.
Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, antara lain soal masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan adanya kartel, dan masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News