Peran Iptek Tidak Boleh Diabaikan dalam Bidang Kebencanaan

GenPI.co - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menegaskan bahwa peran ilmu pengetahuan dalam bidang kebencanaan tak boleh diabaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasalnya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi salah satu reformasi budaya kerja di dalam badan BNPB.

“Menngikuti perkembangan IPTEK di bidang kebencanaan adalah salah satu bentuk sikap antisipatif, responsif, dan adaptif,” ujarnya dalam Penutupan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2022, Kamis (24/2).

BACA JUGA:  Suara Lantang Kepala BNPB, Beber Tantangan Menghadapi Bencana

Menurut Muhadjir, BNPB telah mendapat lima arahan dari Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi bencana.

Pertama, BNPB harus bisa lebih memantapkan budaya kerja, terutama terkait sikap antisipatif, responsif, dan adaptif.

BACA JUGA:  Jangan Lagi Mie Instan, Berikan Makanan Jadi untuk Korban Bencana

Kedua, kolaborasi terkait kebencanaan harus dapat mengutamakan langkah pencegahan.

Muhadjir meminta agar BNPB bisa memberikan porsi besar untuk kegiatan pencegahan bencana.

BACA JUGA:  Terekam dari Langit, Bencana Alam di Tonga Sungguh Dahsyat

“Jika pencegahan sudah dilakukan dengan baik, hal-hal lain tak akan menguras tenaga kita,” ungkapnya.

Ketiga, infrastruktur yang dibangun harus bisa mengurangi risiko bencana. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan masyarakat sekitar dan kearifan lokalnya.

“Masyarakat sekitar itulah yang memiliki risiko jangka panjang dalam menghadapi bencana tersebut. Mereka yang punya kesadaran dan ingatan saat bencana terjadi,” tuturnya.

Keempat, BNPB harus aktif mengajak semua pihak dalam melakukan semua program kebencanaan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.

“BNPB tak bisa bekerja sendiri, sehingga BNPB harus bisa meyakinkan bahwa urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama,” paparnya.

Kelima, BNPB harus membangun sistem edukasi kebencanaan berkelanjutan di daerah rawan bencana.

Menurut Muhadjir, sistem edukasi kebencanaan berkelanjutan sebenarnya sudah disusun dan dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

“Namun, penerapan ilmu dari edukasi itu saat praktik di lapangan masih belum optimal,” katanya. (*)