Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota RI yang Baru pada Agustus 2019

GenPI.co— Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke salah satu tempat di Kalimantan akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2019.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan.  Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa siang (30/7/2019) dikutip dari laman Setkab.

Baca juga:

JK: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Banyak Lubang Bekas Galian

Sah! Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan

Presiden Jokowi mengemukakan kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibukota negara. Namun, pemerintah ingin secepatnya diputuskan.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Adapun wilayah Kalimantan yang akan menjadi ibu kota belum dikemukakan. Namun, pada Mei 2019, Presiden Jokowi telah mengunjungi 2 tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibu kota negara. 

Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas, di Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Kepala Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, Presiden Jokowi telah menyetujui ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan.

Bambang juga belum mau menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan yang bakal dipilih Presiden untuk jadi ibu kota baru. Dia mengatakan, keputusan ini akan segera diumumkan.

Untuk membangun ibu kota baru, dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektar. Pemerintah juga memerlukan dana pindah ibu kota senilai mencapai US$33 miliar atau setara dengan Rp 446 triliun.