GenPI.co - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyoroti pemindahaan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang menimbulkan polemik.
Ketua Umum (Ketum) PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra menilai sangat wajar bila terdapat pertentangan terkait kebijakan IKN baru di tengah demokrasi di Indonesia.
"Pro dan kontra terkait suatu kebijakan merupakan hal yang wajar, apalagi di Indonesia yang menganut asas demokrasi," ujar Bintang kepada GenPI.co, Selasa (1/2).
Bintang menjelaskan meski dengan adanya pertentangan itu, Presiden Jokowi seharusnya bisa memberi penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Sebab, megaproyek IKN baru harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi.
"Jadi, perlu kiranya menjadi bahan pertimbangan bersama untuk Presiden Jokowi khususnya terkait IKN baru ini," jelasnya.
Selain itu, Bintang mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin agar serius dalam proyek IKN.
Menurutnya, terdapat potensi pemerintahan selanjutnya tidak satu visi dan misi terkait proyek IKN.
"Hal ini bisa menjadi permasalahan yang sangat pelik terhadap pemerintahan bapak Jokowi-Ma'ruf bila Presiden dan pemerintahan berikutnya tidak satu visi dan misi dengan IKN baru," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, proyek Ibu Kota Negara telah disahkan DPR menjadi UU IKN yang rencananya akan pindah ke Kalimantan Timur. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News