GenPI.co - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan cara Orde Baru dalam rencana reformasi agraria.
Ucapan Anwar ini merespons Jokowi yang ingin bagi-bagi tanah hingga 10.000 hektar hingga 50.000 hektar.
Anwar sendiri menganggap masyarakat atau para pelaku usaha mikro dan ultra mikro akan kesulitan dalam hal dana jika harus mengelola tanah seluas itu.
Di saat yang sama, menyerahkan lahan luas itu ke pengusaha besar juga bukan ide yang menarik.
"Oleh karena itu, untuk merealisasikan ide ini, menurut saya yang paling bagus dan paling mungkin ialah dengan menghidupkan dan mendorong kembali adanya program transmigrasi seperti di zaman orde baru dahulu," kata Anwar kepada GenPI.co, Senin (27/12).
Anwar mengatakan, pemerintah bisa mempertimbangkan skala prioritas warga masyarakat yang ada di daerah tersebut atau bisa disebut transmigrasi lokal.
Akan tetapi, memilih langkah ini juga punya risiko, yakni menguras dana pemerintah dan hal tersebut tentu tidak diinginkan Jokowi.
"Oleh karena itu, solusi lainnya mungkin sebaiknya pemerintah bisa mendorong dan membuka peluang adanya transmigrasi mandiri atau spontan," katanya.
Anwar menjelaskan, pemerintah hanya menyiapkan lahan, lalu mengkapling-kapling untuk satu orang atau satu keluarga, misalnya antara 5-20 ha.
Jika ada yang berminat, lahan tersebut bisa dikelola bertahap sesuai dengan kemampuan pengelola.
"Jika kebijakan ini dilakukan, mungkin masih bisa terangkat oleh mereka2 yang ada di lapis usaha ultra mikro, mikro dan kecil," katanya.
Harapannya, program pemerintah dalam reforma agraria atau redistribusi aset dapat terlaksana sehingga pemerataan ekonomi akan bisa makin meningkat.
Sebab, cara ini mendorong mereka yang ada di lapis bawah untuk melakukan mobilitas vertikal.
"Alhasil, negara bisa memperbesar kelas menengah di negeri ini yang itu tentu jelas-jelas sangat diinginkan," katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News